Program Rehabilitasi Hutan Mangrove Besar-Besaran Diluncurkan untuk Mengatasi Perubahan Iklim

Jakarta, 10 Juni 2024 – Pemerintah Indonesia meluncurkan program rehabilitasi hutan mangrove besar-besaran untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir. Program ini, yang dinamai “Mangrove Nusantara”, merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memulihkan satu juta hektar hutan mangrove yang rusak atau hilang dalam lima tahun ke depan.

Peluncuran program ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, salah satu daerah yang menjadi prioritas rehabilitasi. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya hutan mangrove sebagai benteng alami melawan abrasi, badai, dan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim.

“Hutan mangrove memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan melindungi komunitas lokal dari bencana alam. Melalui program ‘Mangrove Nusantara’, kita berkomitmen untuk memulihkan dan melestarikan hutan mangrove sebagai bagian dari upaya kita menghadapi perubahan iklim,” ujar Presiden Jokowi.

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan masyarakat lokal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memimpin koordinasi program ini, dengan dukungan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan ekosistem mangrove, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. “Kami akan mengintegrasikan kegiatan rehabilitasi dengan program ekonomi berkelanjutan, seperti budidaya ikan dan kepiting yang ramah lingkungan, serta pengembangan ekowisata,” kata Siti Nurbaya.

Salah satu aspek kunci dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi. Penduduk setempat akan dilibatkan dalam penanaman bibit mangrove, pengawasan pertumbuhan, dan pemeliharaan hutan yang direhabilitasi. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Baca Juga  Kebijakan Baru Perlindungan Lingkungan: Larangan Plastik Sekali Pakai di Seluruh Negara

Arifin, seorang nelayan di Desa Pantai Bahagia, menyambut baik program ini. “Dengan adanya program rehabilitasi mangrove, kami berharap bisa melindungi desa kami dari abrasi dan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Selain itu, ekowisata mangrove bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kami,” ujarnya.

Program ini juga mendapat dukungan dari komunitas internasional. Organisasi-organisasi seperti World Wildlife Fund (WWF) dan Conservation International akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyediakan dukungan teknis dan pendanaan. Selain itu, program ini diharapkan dapat menarik investasi hijau dari sektor swasta dan donatur internasional.

“Rehabilitasi hutan mangrove adalah langkah penting dalam upaya global melawan perubahan iklim. Hutan mangrove menyimpan karbon lima kali lebih banyak dibandingkan hutan daratan, sehingga memulihkan mangrove akan berkontribusi signifikan dalam mengurangi emisi karbon,” kata Dr. Steven Rumana, Direktur Konservasi WWF Indonesia.

Keberhasilan program “Mangrove Nusantara” diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengelola ekosistem pesisir dan melawan perubahan iklim. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama dari berbagai pihak, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin global dalam konservasi hutan mangrove dan mitigasi perubahan iklim.

Komentar