Gagasan Kembali Pemprov Soal Rumah Dinas Jakarta, Dengan Anggaran Rp 22,2 Miliar

Jakarta – Wacana renovasi besar-besaran dalam gagasan kembali Pemprov soal rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, kembali mengemuka.

Setelah tertunda selama 3-4 tahun akibat pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran, proyek ambisius ini kembali digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran fantastis sebesar Rp 22,2 miliar dikucurkan untuk merealisasikan mimpi ini, dengan fokus utama pada perbaikan atap yang bocor di tahun 2023 dan dilanjutkan dengan renovasi interior dan komponen lain di tahun 2024.

Penundaan proyek ini tak lepas dari situasi darurat pandemi Covid-19 yang memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan penanganan kesehatan dan dampak sosialnya.

Refocusing anggaran menjadi langkah krusial untuk memerangi virus dan membantu masyarakat yang terdampak.

Kini, setelah situasi membaik, fokus pemerintah beralih ke pembenahan infrastruktur, termasuk rumah dinas Gubernur.

Renovasi besar-besaran ini diharapkan dapat memberikan hunian yang lebih layak huni dan nyaman bagi pemimpin Ibu Kota.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnantara Brata, menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk renovasi rumah dinas Gubernur tidak dilakukan setiap tahun.

“Dulu kan (proyek rehab berat) nggak jadi karena ada refocusing segala karena Covid, 3-4 tahun yang lalu. Nah ini baru sekarang dimasukan anggarannya untuk tahun 2024,” ujar Michael, dikutip dari Wartakotalive.com.

Lebih lanjut, Michael memastikan bahwa proyek ini tidak termasuk pengadaan lift baru, yang sempat menjadi perbincangan publik dengan nilai Rp 2,4 miliar di tahun 2018 lalu.

Proses restorasi ini ditargetkan selesai pada tahun 2025.

Masyarakat pun berharap agar renovasi ini dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta menghasilkan rumah dinas yang megah dan fungsional bagi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga  Filipina Memulai Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Menantang Timnas Indonesia

Pro dan Kontra Proyek Restorasi

Wacana renovasi rumah dinas Gubernur tak luput dari pro dan kontra.

Di satu sisi, beberapa pihak mendukung proyek ini dengan alasan bahwa rumah dinas saat ini sudah tua dan perlu diperbarui agar lebih layak huni dan nyaman.

Renovasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan citra Pemprov DKI Jakarta di mata publik.

Di sisi lain, beberapa pihak mempertanyakan urgensitas proyek ini, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Mereka juga mengkritik besaran anggaran yang dinilai fantastis, dan mempertanyakan apakah renovasi ini benar-benar prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Terlepas dari pro dan kontra, Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan bahwa proyek restorasi ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Setiap langkah dalam prosesnya harus dikomunikasikan kepada publik, dan anggaran yang digunakan harus diawasi dengan ketat.

Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan, dan mereka harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek besar seperti ini.

Penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menggunakan anggaran negara secara bertanggung jawab dan etis.

Dengan transparansi dan akuntabilitas gagasan kembali Pemprov soal rumah Dinas, dan proyek restorasi rumah dinas Gubernur ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang memuaskan semua pihak.

Komentar