Dorongan Penuh DPR RI Terhadap Obligasi Daerah, Asalkan Terukur dan Diawasi Ketat OJK dan Kemenkeu!

JAKARTA – Dorongan penuh DPR RI terhadap Obligasi Daerah yang digagas pemerintah sebagai alternatif pembiayaan daerah dalam rangka tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

“Saya menyambut baik kebijakan ini karena membuka peluang baru bagi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar LaNyalla dalam keterangan persnya di Medan, Jumat (19/4/2024).

Namun, LaNyalla mengingatkan agar penerbitan surat utang daerah ini dilakukan secara ketat dan terukur. Ia meminta Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan koridor dan rambu yang jelas, agar “nafsu besar” daerah untuk menerbitkan surat utang tidak berujung pada malapetaka fiskal, seperti yang terjadi di beberapa negara lain.

“Jangan sampai penerbitan obligasi daerah ini menjadi jebakan bagi daerah. Kita harus belajar dari pengalaman negara lain yang mengalami gagal bayar obligasi daerah,” tegas LaNyalla.

Menurut LaNyalla, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penerbitan obligasi daerah:

1. Ketat dan Terukur:

Penerbitan obligasi daerah tidak boleh dilakukan secara pukul rata karena kekuatan fiskal setiap daerah berbeda. Fokus pada proyek yang memiliki return of investment (ROI) yang memenuhi syarat, mengingat banyak proyek yang didanai obligasi tidak diminati investor langsung.

Hindari paradoks: proyek yang tidak diminati investor langsung malah dibiayai obligasi. Pastikan proyek melalui perhitungan matang seperti yang dilakukan investor langsung.

2. Kemampuan Daerah:

Penting untuk mempertimbangkan kemampuan daerah di sektor fiskal dan sumber daya manusia dalam mengelola dana publik yang nilainya bisa triliunan rupiah.

Banyak daerah masih memiliki catatan dan persoalan di sektor tata kelola keuangan (berdasarkan data BPK). Perhatikan potensi moral hazard dan perilaku koruptif.

Baca Juga  Apresiasi kepada Kapolres Tangsel Yang Telah Berhasil Gagalkan Penyelundupan Narkoba 16Kg

3. Peran OJK dan Kemenkeu:

LaNyalla menekankan pentingnya peran Kementerian Keuangan dan OJK dalam mengawasi dan mengatur penerbitan obligasi daerah ini. “OJK dan Kemenkeu harus bekerja sama erat untuk memastikan bahwa hanya daerah yang memenuhi persyaratan yang ketat yang dapat menerbitkan obligasi,” tegasnya.

“Saya yakin dengan kehati-hatian dan pengawasan yang ketat dari OJK dan Kemenkeu, obligasi daerah dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas LaNyalla.

Dukungan Beragam Fraksi:

Dukungan terhadap obligasi daerah dengan catatan ketat dan terukur ini tidak hanya datang dari LaNyalla, tetapi juga dari berbagai fraksi di DPR RI.

Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan ini asalkan pemerintah benar-benar serius dalam mengawasinya.

“Kita harus pastikan bahwa obligasi daerah ini tidak menjadi alat bagi oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri,” ujar salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Fraksi Demokrat mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menerbitkan obligasi daerah. “Perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar anggota Fraksi Demokrat.

DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan penerbitan obligasi daerah, asalkan dilakukan secara ketat, terukur, dan diawasi dengan ketat oleh OJK dan Kemenkeu.

Dengan kehati-hatian dan pengawasan yang kuat, obligasi daerah diharapkan dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komentar