Gugatan Anwar Usman dan Dampaknya terhadap Persiapan Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu 2024

Gugatan Anwar UsmanJuru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman memiliki dampak pada persiapan MK dalam menghadapi perselisihan hasil Pemilu 2024. Fajar Laksono mengakui bahwa secara teknis proses, gugatan Anwar Usman turut memengaruhi fokus MK yang seharusnya difokuskan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

“Kalau soal teknis proses sedikit banyak iya (memengaruhi), karena kami yang mestinya fokus ke PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), harus juga menyiapkan energi untuk menghadapi gugatan tersebut,” ucap Fajar Laksono dalam wawancara dengan Tempo pada Ahad, 18 Februari 2024.

Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, memicu sejumlah pokok perkara yang harus ditangani oleh mahkamah tersebut. Dalam gugatannya, Anwar Usman meminta agar keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Meyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” demikian disampaikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024.

Gugatan Anwar Usman tidak hanya sebatas menyatakan keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai tidak sah, melainkan juga mencakup pencabutan keputusan tersebut. Selanjutnya, Anwar meminta agar Suhartoyo, sebagai tergugat, melakukan rehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut sebagai Ketua MK.

Menanggapi perkara ini, Fajar Laksono menyatakan bahwa MK tidak dapat menghindari penanganan gugatan Anwar. Meskipun menambah beban tugas bagi MK, mereka menyatakan kesiapan untuk mengatasi masalah ini bersamaan dengan persiapan untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).

“Iya, kami akan tuntaskan semuanya. Insya Allah kami siap agar keduanya berjalan dengan baik,” ujar Fajar.

Baca Juga  BCA Terbitkan Kebijakan Baru: Rekening Aktif dengan Saldo Rp 0 Bakal Ditutup!

Penolakan Permohonan Intervensi oleh PTUN Jakarta

Seiring dengan perkembangan gugatan Anwar Usman, PTUN Jakarta juga menjadi sorotan setelah menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh Denny Indrayana, Pergerakan Advokat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait gugatan tersebut.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, menyatakan kekecewaannya terhadap putusan PTUN Jakarta ini. Mereka mengajukan diri sebagai pihak intervensi dengan maksud agar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman tetap berlaku.

Namun, putusan PTUN Jakarta menolak permohonan intervensi ini, menyebabkan kekecewaan dari pihak TPDI. Petrus Selestinus mengungkapkan ketidakpahaman mereka terhadap putusan tersebut, merasa tidak pernah dipanggil untuk sidang dan belum mendapatkan penjelasan yang memadai hingga saat ini.

“Sampai hari ini kami tidak tahu (putusan itu),” ungkap Petrus pada Rabu, 14 Februari 2024.

Dampak Gugatan Anwar Usman Terhadap Persiapan MK

Gugatan Anwar Usman dan penolakan permohonan intervensi oleh PTUN Jakarta menambah kompleksitas situasi yang dihadapi oleh MK menjelang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2024. Fokus yang seharusnya tertuju pada penanganan sengketa hasil pemilu kini terbagi dengan persiapan untuk menghadapi gugatan hukum terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesiapan MK dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah dan penyelesaian sengketa hasil pemilu dengan adil dan transparan. Dengan adanya gugatan hukum ini, MK dihadapkan pada tekanan ganda untuk memberikan keputusan yang menghormati prinsip hukum dan keadilan.

Namun, Fajar Laksono menegaskan bahwa MK siap untuk mengatasi semua tantangan yang ada. Meskipun mengakui dampak teknis dari gugatan Anwar Usman, MK berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga integritas lembaga peradilan.

Dengan perkembangan yang terus berlangsung, publik dan para pemangku kepentingan menantikan bagaimana MK akan menanggapi tantangan ini dan menjalankan tugasnya dalam mengamankan integritas dan validitas hasil Pemilu 2024.

Komentar