Pemprov DKI Jakarta Terapkan WFH untuk ASN, Pakar: Kurang Efektif

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi pegawainya sebagai upaya mengurangi polusi udara di ibu kota. Kebijakan ini telah dikritik oleh pakar lingkungan, yang menilai bahwa kebijakan ini kurang efektif.

Sebanyak 50% staf Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta mulai menjalani WFH selama dua bulan, mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober. Kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung, dan tidak berlaku bagi layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa kebijakan WFH ini akan mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan, yang merupakan salah satu penyumbang utama polusi udara di ibu kota. Namun, pakar lingkungan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Rachmat Wibisono menilai bahwa kebijakan ini kurang efektif.

“WFH hanya akan mengurangi emisi dari kendaraan bermotor, tapi tidak mengurangi emisi dari sumber-sumber polusi udara lainnya, seperti pembangkit listrik, industri, dan pembakaran sampah,” kata Rachmat kepada BBC News Indonesia, Senin (21/8/2023).

Rachmat mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi polusi udara, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar kendaraan, mengendalikan emisi dari industri, dan mengurangi pembakaran sampah.

Selain itu, Rachmat juga menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

“WFH hanya salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk mengurangi polusi udara, tapi tidak cukup,” kata Rachmat.

Pemprov DKI Jakarta sendiri mengakui bahwa kebijakan WFH ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah polusi udara di ibu kota. Namun, mereka menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengurangi emisi dari kendaraan bermotor.

Baca Juga  Water Mist Generator Hadir di 18 Gedung Jakarta Selatan untuk Reduksi Polusi Udara

“WFH ini merupakan upaya untuk mengurangi polusi udara, tapi tentu saja ini tidak cukup,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Heru mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan upaya-upaya lain untuk mengurangi polusi udara, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar kendaraan dan mengendalikan emisi dari industri.

Kebijakan WFH dan polusi udara

Polusi udara di DKI Jakarta merupakan masalah yang serius. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, kualitas udara di ibu kota pada tahun 2023 masih di bawah standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Sumber utama polusi udara di DKI Jakarta adalah kendaraan bermotor. Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di ibu kota mencapai 16 juta unit pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat 10% dari tahun sebelumnya.

Kebijakan WFH dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan, sehingga dapat mengurangi polusi udara. Namun, kebijakan ini hanya akan efektif jika diterapkan secara menyeluruh.

Saat ini, kebijakan WFH di DKI Jakarta hanya berlaku bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung. Kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang melakukan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, dan petugas keamanan.

Hal ini berarti bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, meskipun kebijakan WFH telah diterapkan.

Selain itu, kebijakan WFH juga perlu didukung oleh langkah-langkah lain untuk mengurangi polusi udara, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar kendaraan, mengendalikan emisi dari industri, dan mengurangi pembakaran sampah.

Kesimpulan

Kebijakan WFH merupakan langkah awal yang baik untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Namun, kebijakan ini perlu disempurnakan agar lebih efektif.

Baca Juga  Sharp Gelar Kampanye #1langkahSehatkanUdara untuk Meningkatkan Kesadaran Terhadap Udara Bersih

Berikut adalah beberapa saran untuk menyempurnakan kebijakan WFH di DKI Jakarta:

  • Kebijakan WFH perlu diterapkan secara menyeluruh, termasuk bagi ASN yang melakukan layanan langsung kepada masyarakat.
  • Pemprov DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendorong penerapan kebijakan WFH di sektor swasta.
  • Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Jika langkah-langkah ini dilakukan, maka kebijakan WFH dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

Komentar